:
:
News
BPJPH Ajak LPPOM MUI Integrasikan Data untuk Percepat Layanan Sertifikasi Halal

gomuslim.co.id – Upaya percepatan sertifikasi halal terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Baru-baru ini, BPJPH mengajak Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar melakukan integrasi data.

Sekretaris BPJPH, Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, selama ini, kendala yang dihadapi adalah berkas harus dipindai dan ditulis ulang. Ia menilai akan jauh lebih efektif dan cepat jika dilakukan integrasi data.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi BPJPH bersama Satgas Halal DIY, LPPOM, dan Komisi Fatwa MUI DIY di Yogyakarta, Selasa (4/8/2020). Dalam kesempatan ini, Lutfi didampingi Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY Wahib Jamil.

Lutfi menyampaikan apresiasi kepada LPPOM MUI DIY yang menyatakan siap melakukan integrasi data. “Alhamdulillah, BPJPH mendapat dukungan sangat optimal dari LPPOM MUI DIY,” lanjut Lutfi.

Ia mengatakan, sinergitas antara BPJPH, LPPOM, dan MUI akan menguntungkan masyarakat luas. “Terutama untuk kalangan pelaku usaha, dapat menguatkan nilai tambah bagi Usaha Kecil Menengah,” imbuh mantan Kakanwil Kemenag DIY ini.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DIY Prof. Trijoko Wisnu Murti, DEA, menambahkan bahwa sinergitas yang dibangun bertujuan agar pelayanan kepada umat tidak terganggu. “Kita tentu ingin mempermudah, jangan mempersulit,” katanya.

 

Baca juga:

BPJPH Sosialisasikan Sertifikasi Halal bagi UMK Kuliner

 

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) terhitung sejak 17 Oktober 2019 diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH Kemenag. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan ini yang dilakukan oleh BPJPH. Pelaku usaha, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan.

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi oleh BPJPH disampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. (kemenag)

 

Baca juga:

Tak Hanya MUI, Syarikat Islam Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sertifikasi Halal 

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store