:
:
News
MCCC Harap Pemerintah Kaji Lebih Dalam terkait Penerapan New Normal 

gomuslim.co.id – Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) sebagai Tim Khusus yang dibentuk untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) di tanah air menyoroti kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan new normal. MCCC meminta Pemerintah mengkaji lebih dalam terkait kebijakan new normal tersebut.

Dalam COVID Talk bertajuk 'Dilema dan Usaha Menyiapkan Kenormalalan Baru' yang digelar melalui aplikasi daring pada Kamis (28/5/2020) kemarin, MCCC menguraikan dan memberikan sejumlah catatan mengenai wacana New Normal Pemerintah.

Co- Inisiator Laporcovid19.org sekaligus Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Ahmad Arif menilai bahwa pemerintah terlalu berburu-buru dalam mewacanakan New Normal.

Dimulai dari wacana New normal, Arif lebih menyebutnya sebagai new up normal karena dari kemarin saat ada penderita tidak ada yang normal. Jadi saat ini lebih pas adalah up normal ke up normal yang baru.

"Wacana New Normal yang dihadirkan pemerintah terlalu terburu-buru dan bersemangat, mestinya terlebih dahulu memperhatikan kurva penurunan positif COVID-19. Baru memikirkan New Normal," paparnya.

Mengutip dari pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Arif menyampaikan wabah COVID-19 ini tidak bisa dicegah secara efektif jika tidak ditemukan vaksin. Adanya vaksin untuk penyembuhan pun belum begitu efektif diterapkan secara massal. Dalam penyakit campak, misalnya ketika sudah ada vaksin, belum tertangani dengan baik. 

Penulis buku Jurnalisme Bencana itu menilai bahwa wacana New Normal dari Pemerintah terkesan sebagai wacana politik. Hal ini, kata Arif, terlihat dari simbol yang digunakan pemerintah yaitu dengan pengecekan Mall sebagai kesiapan dari penerapan New Normal. 

 

Baca juga:

Begini Sikap Muhammadiyah Terkait Rencana Pemberlakuan New Normal

 

"Seharusnya Pemerintah memilih sektor produksi pangan karena itu lebih penting, terutama kemandirian pangan saat ini relatif belum optimal," tegas Arif.

Arif juga menilai, mestinya Pemerintah konsisten terlebih dahulu dengan PSBB sebelum mewacanakan New Normal. Dimana berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB menyarankan perlunya bukti ilmiah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam menurunkan kasus baru, sebelum memutuskan pelonggaran. "Mestinya pemerintah konsisten dengan itu dulu karena beberapa daerah yang menerapkan PSBB juga belum selesai,” imbuhnya.

Sementara itu, narasumber lainnya dari Ahli Epidemiologi sekaligus Ketua MCCC Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Malik Saepudin mendorong agar penerapan New Normal Pemerintah penting mempertimbangkan khusus untuk akses transportasi melalui penerbangan agar menekan jumlah kasus COVID-19 antar pulau. "Langkah itu cukup efektif mencegah penularan COVID-19 yang faster (lebih cepat) dan better (lebih baik)," katanya. 

Malik menyarankan, mestinya pemerintah menyadari akan adanya keterlambatan penanganan COVID-19 sehingga tidak perlu penerapan New Normal yang terburu-buru disaat kasus COVID-19 luar biasa memuncak. 

"Keterlambatan penanganan memicu puncak kasus yang luar biasa apalagi penanganan dan penanggulangannya kecil tiba-tiba ada wacana New Normal nampaknya sangat bertolakbelakang," paparnya. 

Untuk itu, Malik menyarankan jika Pemerintah mau benar-benar menerapkan New Normal harus dikaji dengan baik dan penerapannya dilakukan per-wilayah yang penaganannya sudah baik. Hal itu sedikit lebih efektif kata Malik jika Pemerintah mau menerapkan New Normal. (mga/Muhammadiyah/foto:alinea)

 

Baca juga:

Muhammadiyah Menolak Berdamai Dengan COVID-19

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store