:
:
News
Pemerintah Resmi Larang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini

gomuslim.co.id - Pemerintah Indonesia akhirnya resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Kebijakan ini keluar setelah melakukan kajian yang mendalam serta masukan dari berbagai pihak untuk kemaslahatan bersama. 

"Hari ini saya ingin sampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020).

 

Baca juga:

Jika Mudik Lebaran Dilarang, Begini Skenario Kementerian Perhubungan

 

Keputusan larangan mudik menindaklanjuti hasil rapat terbatas pagi ini. Larangan mudik sudah disampaikan Presiden Jokowi. Larangan mudik awalnya berlaku bagi TNI-Polri dan ASN. Namun Jokowi kini melarang masyarakat umum juga dalam rapat terbatas tadi.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disampaikan Jokowi, ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi

Menteri Perhubungan ad interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan larangan mudik saat Ramadan maupun Idul Fitri 1441 Hijriah itu berlaku untuk wilayah Jabodetabek, wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan zona merah penularan virus corona.

"Saya mau menyampaikan hasil rapat presiden tadi sudah memutuskan larangan mudik. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan survei Kemenhub, masih didapat 24 persen warga yang berkeras mudik. Kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak anjurkan mudik. Namun, dari hasil survei masih 24 persen [yang mudik]," ujar Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut.

"Larangan mudik berlaku efektif Jumat, 24 April 2020," imbuh Luhut.

 

Baca juga:

Demi Cegah COVID-19, Gubernur Jabar Harap MUI Pertimbangkan Fatwa Haram Mudik

 

Lebih lanjut, Luhut menegaskan nantinya masyarakat tak diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah Jabodetabek, juga wilayah yang sudah ditetapkan lain. Meski demikian, transportasi massal masih diperbolehkan untuk memudahkan tenaga kesehatan dan lainnya yang mendukung penanganan virus corona.

"Sanksi-sanksinya efektif ditegakkan 7 Mei. Strategi pemerintah secara bertahap. Kalau bahasa militernya bertahap, bertingkat, berlanjut. jadi tidak ujug-ujug bikin, harus secara matang, cermat," kata Luhut. (Mr/cnn)

Responsive image
Other Article
Responsive image