:
:
News
Ombudsman Nilai Program Sertifikasi Halal di Indonesia Belum Berjalan Optimal

gomuslim.co.id - Seiring berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019, maka semua makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal. Namun hingga saat ini program sertifikasi halal tidak berjalan optimal, bahkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) oleh Kementerian Agama untuk menggantikan peran MUI juga dinilai belum maksimal.

Ombudsman RI sebagai pengawas publik sudah melakukan pemantauan sejak tahun 2016 dan menilai pemerintah berserta lembaga terkait belum siap menjalankan sertifikasi halal. Hal ini merujuk pada laporan tahunan Ombudsman 2019.

Dalam temuan Ombudsman itu, kewajiban sertifikasi halal tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah/Kementerian Agama. Meski sudah diberi waktu lima tahun untuk menyiapkan sarana dan prasarana, tetapi itu tidak dilaksanakan.

 

Baca juga:

Wasekjen MUI Bidang Fatwa Tanggapi Ide Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga

 

"Aturan ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kebangkrutan massal. Ketidaksiapan para pihak salah satunya disebabkan karena mekanisme registrasi sertifikasi halal yang belum tersosialisasi dengan baik terutama kepada pelaku usaha UMKM/IRT. juga belum tersedianya data yang lengkap terkait jumlah pengusaha UMKM/IRT di tingkat Kabupaten/Kota sebagai basis data pemerintah dalam penerapan UU JPH," demikian laporan tahunan Ombudsman 2019. 

"Hal ini tentu berpotensi menimpulkan kegaduhan bagi pelaku UMKM/IRT, karena sistem dan prosedur sertifikasi halal belum terdistribusi dengan baik oleh pemangku kepentingan yaitu BPJPH dan/atau Kementerian Agama," sambung Ombudsman.

Berdasarkan data yang diperoleh Ombudsman, tidak lebih dari 10 % pelaku UMKM/IRT yang sudah memperoleh sertifikat halal. Hal ini tentu masih jauh dari target pemerintah. Pemberlakuan sertifikasi halal juga masih menuai polemik.

Padahal selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB Nasional 60,34 %, penyerapan tenaga kerja 97 %, total ekspor 14,17 %, total investasi 58,18 % dan total lapangan kerja 99 % (BPS: Sensus Ekonomi 2016).

 

Baca juga:

Begini Tanggapan Anggota Komisi VI Terkait Penghapusan Sertifikasi Halal di RUU Onimbus Law

 

"Oleh karena itu, kebijakan khusus untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Alih-alih mendukung UMKM, kebijakan Negara melalui UU JPH ini sebaliknya malah akan menyuburkan produk- produk luar negeri yang membanjiri pasar domestik karena mereka lebih mampu membayar sertifikasi halal," papar Ombudsman.

Karena itu, Ombudsman memberikan tujuh rekomendasi kepada Menteri Agama untuk memperlancar pelaksanaan sertifikasi halal. Berikut rekomendasi Ombudsman:

1. Membuat Regulasi terkait struktur, tugas , fungsi, dan kewenangan BPJPH di tingkat daerah secara jelas dan rinci.

2. Membuat aturan yang rinci tentang proses penegakan kode etik serta audit di masing-masing kelembagaan terkait.

3. Meminta agar PBJPH Kemenag RI melakukan sosialiasi terkait JPH secara merata kepada masyarakat, pelaku usaha, Kemenag Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi UMKM, dan serta instansi pemerintah daerah lainnya.

4. Bersikap proaktif dalam membuat standar pelayanan publik dan administrasi penyelenggaraan JPH, seperti SOP, skema harga sertifikasi, pengembangan kompetensi petugas, dan pengelolaan pengaduan.

5. Membuat aturan teknis setingkat Permenag dan skema yang jelas terkait pembiayaan bagi pelakuka usaha mikro yang memiliki berbagai produk.

6. Membuat aturan teknis tentang penguatan pengawasan penyelanggaraan JPH di daerah.

7. Melakukan kerjasama antara BPJPH, Kemenag, dan Kemendag dalam penyelenggaraan JPH di daerah. (Mr/ombudsman/detik)

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store