:
:
News
Sambut 2020, BTM Gerakan Perkembangan Microfinance di Indonesia

gomuslim.co.id – Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)  sebagai Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) menggelar konsolidasi bersama dan sekaligus  evaluasi dan outlook 2020 tentang pengembangan microfinance di Indonesia.

Dalam perspektif BTM di  outlook 2020 kali ini, Ketua Induk BTM  Induk BTM Achmad Suud memaparkan untuk menyikapi target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2020 menjadikan perhatian serius bagi pelaku keuangan mikro di Indonesia.

“Hal ini diprediksikan akan menyebabkan rendahnya tingkat konsumtif serta daya beli masyarakat,” kata Suud dalam di Pekalongan, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, (27/12/2019).

Menurutnya, anomali dan probabilitas tersebut harus   disikapi dengan  bijak oleh pelaku lembaga keuangan mikro khususnya adalah BTM dalam pengembangan keuangan mikro ke depan.

 

Baca juga:

BTM Gelar Perhelatan Muhammadiyah Microfinance Summit 2019

 

Selain itu, BTM akan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi mandiri pada diri anggotanya yang terdiri dari komunitas Muhammadiyah dan masyarakat dengan pendekatan  financial engineering.

“Dimana BTM harus menyiapkan langkah – langkah mitigasi resiko secara konkrit, sehingga bisnis – bisnis keuangan mikro di Muhammadiyah bisa terjaga secara prudent. Kebijakan itu akan kami lakukan sebagai upaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Kemudian, ia mengungkapkan, Induk BTM dalam evaluasinya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam mengembangkan ekonomi  trickle down effect (efek menetes ke bawah), sejauh ini konsep ekonomi tersebut dikenal dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan.

Melalui trickle down effect, Ia berharap agar praktek ekonomi yang berjalan memiliki effect terhadap kegiatan ekonomi yang memiliki lingkup lebih kecil. Akantetapi dalam kenyataanya, konsep ekonomi yang bagus tersebut sulit untuk diwujudkan keperpihakan dari pemerintah  terhadap pelaku ekonomi kecil dan lebih memilih kepada para konglumerasi.

“Hal itu tak lepas dari kebijakan – kebijakan politik transaksional yang berbasis oligarki kekayaan yang menjadikan orientasi pembangunan kesejahteraan terjebak pada retorika saja. Problema itulah yang kini menjadikan  kesenjangan sosial atau gini ratio semakin membesar. Apalagi fakta yang  berlaku adalah trickle up effect memperlihatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi miskin.  Jelas hal ini jauh dari ekonomi konstitusi yang diamanatkan dalam undang – undang,” terangnya.

Induk BTM menyayangkan sikap legislatif dan pemerintah di tahun 2019  yang sangat ego sektoral dengan tidak mengesahkan undang – undang koperasi baru sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan lagi.

Dengan demikian nampak jelas apabila pemerintah dan legislatif sejauh ini tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat dan gerakan pegiat koperasi.

“Kami berharap di tahun 2020 perjuangan pengesahan UU Koperasi bisa dilanjutkan  kembali sehingga semangat berkoperasi adalah role dalam jihad ekonomi konstitusi,” jelas Ketua Induk BTM.

Induk BTM meminta Pemerintah untuk serius dalam membuat teroboson baru dalam pembanguan UMKM sebagai kebijakan ekonomi nasional. Apalagi sebagian besar pelaku usaha di tanah air adalah UMKM, dengan kebijakan pembangunan UMKM sebagai bukti konkrit pemerintah Indonesia berpihak kepada rakyat.

“Sejauh ini pemerintah belum bisa mengoptimalkan dan mengfungsikan keberadaan dari UMKM sebagai kekuatan ekonomi, pada hal UMKM di tanah air itu tersebar dari sektor pertanian, kelautan, jasa, pariwisata, kehutanan dan lain – lain dengan disesuikan  kearifan lokal masing–masing,” ujarnya.

Melalui adanya road map atau masterplan pembangunan UMKM yang konkrit  sekiranya UMKM di Indonesia bisa naik kelas dengan perpaduan integerasi hulu dan hilir yang saling menguatkan,” pungkasnya. (hmz/rilis)

 

Baca juga:

Tingkatkan Layanan Mustahik, BAZNAS Gelar Pelatihan Microfinance Desa

Responsive image
Other Article
Responsive image