:
:
News
Ini Upaya KNKS Terkait Peningkatan Literasi Keuangan dan Ekonomi Syariah

gomuslim.co.id – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah di masyarakat. Salah satu upayanya, komite yang dipimpin langsung oleh Presiden ini akan memanfaatkan 800 program studi Islam di Tanah Air untuk percepatan literasi keuangan syariah melalui program KKN mahasiwa.

Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo Soedgino mengatakan pihaknya akan membuat standard KKN mahasiswa yang materinya bisa disebarluaskan ke masyarakat. “Itu satu hal yang kita harapkan tahun ini sudah mulai berjalan. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan ini dengan uji coba di berbagai tempat,” ujarnya di gedung Bappenas, Kamis (17/10/2019).

Ia menambahkan, sejak ditunjuk pada Januari 2019 lalu, KNKS melalui manajemen eksekutifnya terus bekerja untuk menjalankan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diluncurkan Mei lalu. Beberapa inisiatif yang sedang dijalankan adalah menurunkan masterplan keuangan syariah tersebut menjadi satu rencana implementasi.

“Lebih dari 70 stakeholder yang kita ajak untuk membuat rencana implementasinya. Insya Allah pada bulan Desember ini kita mempunyai rencana implementasi yang cukup detail untuk bisa kita jalankan sampai tahun 2024 sesuai dengan Masterplan Keuangan Syariah tadi,” jelasnya.

Selain itu, KNKS juga aktif mendorong pengembangan perbankan syariah. Komite menjalin kerjasama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk melakukan berbagai kegiatan. Misalnya melakukan link and match dengan berbagai pihak sehingga perbankan syariah semakin dikenal.

“Hal lain adalah secara aktif kita sedang melakukan ujicoba gerakan Indonesia ramah zakat. Kita harapkan dengan ujicoba yang digelar di Palembang dan Tangerang ini, kegiatan zakat akan lebih terkendali secara kewilayahan dan kemudian akan menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Di sisi lain, KNKS juga mengembangkan LinkAja untuk menjadi sistem pembayaran syariah yang bertugas untuk mendirikan sistem pembayaran syariah. Ke depan, Ventje menyatakan ekspansi sejenis dengan LinkAja juga berpotensi dilakukan dengan badan usaha negara lainnya.

“Ini dalam waktu dekat, mudah-mudahan izin dari BI sudah keluar karena dari sisi kepatuhan terhadap syariahnya sudah diterbitkan oleh MUI,” ucapnya.

 

Baca juga:

GIFR 2019: Indonesia Peringkat Satu dalam Pasar Keuangan Syariah Global

 

Untuk diketahui, Indonesia berada di peringkat pertama GIFR 2019, meningkat dari peringkat ke enam di 2018 dan menyalip negara-negara GCC dan Malaysia yang mendominasi peringkat atas sejak tahun 2011.

Indonesia memiliki institusi keuangan Syariah terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 4,000 institusi. Aset keuangan Syariah Indonesia (tidak termasuk saham Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT) per Juni 2019 mencapai US $ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%.

Sementara itu, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 499,34 triliun atau 5,95% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Di sektor keuangan non-bank Syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya mencapai Rp 102,06 triliun. Reksadana syariah mencatat aset sebesar Rp33,06 triliun sedangkan sukuk negara dan sukuk korporasi adalah Rp 700,95 triliun.

Kapitalisasi saham Syariah berdasarkan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp 3.699,5 triliun pada akhir Juni 2019. Total aset yang dikelola oleh BMT diperkirakan sekitar Rp 7,2 triliun. BPKH mengelola sekitar Rp 100 triliun (USD 6,57 miliar), dan kini diberi mandat untuk berinvestasi 50% di luar industri perbankan.

Total zakat yang terhimpun pada tahun 2018 berjumlah Rp 8,1 triliun atau setara dengan USD 559 juta, sedangkan potensi zakat diperkirakan mencapai US $ 16 miliar. Jumlah Wakaf Tanah sebanyak 366.700 lokasi (49.589,99 Ha), dan 61,97% yang bersertifikat. Wakaf Uang mencapai Rp 255 milyar dari 129 Nazir Wakaf Uang yang terdaftar periode 2011-2018 di Badan Wakaf Indonesia (BWI). (jms)

 

 

Baca juga:

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag: Akademisi Bisa Perkuat Ekonomi Syariah

Responsive image
Other Article
Responsive image