:
:
News
Sekjen Kemenag: Layanan Jaminan Produk Halal Jadi Tugas Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait

gomuslim.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama siap menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Mandat UU No 33 tahun 2014 menyebutkan pemberlakukan secara bertahap akan dimulai sejak 17 Oktober 2019 mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Nurkholis Setiawan, tugas layanan jaminan produk halal bukan semata-mata tugas BPJPH atau Kemenag. Namun menjadi tugas bersama seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait yang disebut secara langsung di UU maupun PP.

Ia pun mengapresiasi kerjasama Kemenag dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait yang telah terjalin sejak lama sejak perumusan hingga terbitnya PP JPH. "Kebersamaan antar kementerian dan lembaga selama ini sudah terjalin dengan baik hingga terbitnya PP 31 (PP JPH). Sudah tidak terhitung berapa kali pertemuan yang sudah dilaksanakan antara BPJPH dengan kementerian/lembaga terkait,” jelasnya, Rabu (02/10/2019).

Selanjutnya, ia menekankan perlunya pelaksanaan UU JPH dilakukan dengan tahapan-tahapan yang memperhitungkan banyak hal. Dalam implementasi JPH ini, kata dia, tidak bisa langsung sempurna. Harus melalui tahapan-tahapan yang memang perlu dilakukan.

"Pertemuan ini tentu akan berkelanjutan dengan serangkaian sinergitas, karena tusi JPH yang ada di Kemenag terkait dengan banyak lembaga lain. Kami tentu tidak bisa bekerja sendirian, sehingga tangan-tangan dan pikiran Bapak dan Ibu semua merupakan vitamin bagi kita bersama agar bisa menggaransi pelaksanaan UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan juga PP 31 Tahun 2019 berjalan sesuai target waktunya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJPH, Sukoso mengatakan bahwa 17 Oktober 2019 memang masa di mana kewajiban bersertifikat halal diberlakukan untuk semua produk baik berupa barang maupun jasa. Namun UU 33 tahun 2014 menyebutkan pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap.

"Klausul itu kemudian dipertegas di PP 31 tahun 2019 bahwa penahapan dimulai dari produk makanan dan minuman. Tahap selanjutnya untuk produk selain makanan dan minuman," ujarnya.

Sukoso menambahkan, jelang pemberlakuan pada 17 Oktober mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan BPJPH. Salah satunya, finalisasi Peraturan Menteri Agama (PMA), yang saat ini tengah diharmonisasi dengan kementerian dan instansi terkait.

Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum Janedjri. M Gaffar menyebut sejumlah alasan sertifikasi halal diberlakukan bertahap. Pertama, sudah ada produk yang bersertifikat halal, sebelum diberlakukannya UU 33 tahun 2014.

 

Baca juga:

Bahas Regulasi Halal di Indonesia, Kepala BPJPH Terima Kunjungan Delegasi Uni Eropa

 

"Kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pelaksanaan JPH juga menjadi pertimbangan dalam penahapan produk berkewajiban halal ini. Selain produk itu merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara massif," terangnya.

Janedjri mengungkapkan masa tenggang yang diberikan kepada produk makanan minuman (mamin) itu sampai lima tahun, yakni 17 Oktober 2024. Adapun penahapan bagi produk selain makanan minuman akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2021, atau dua tahun setelah produk mamin.

Menurutnya, penetapan itu semacam diskresi setelah mempertimbangkan teks, konteks, dan original context hukum. Di samping hasil pembicaraan dengan MUI yang berpengalaman dalam menyelenggarakan sertifikasi halal.

"Iya. Itu semacam diskresi. Dan itu dibenarkan dari logika dan tafsir hukum. Toh masih ada klausul bahwa meski berlaku kewajiban bersertifikat halal, produk yang tak bersertifikat halal masih diijinkan beredar dan diperdagangkan. Jadi tak perlu kuatir," tegasnya.

Janedjri mengaku pengaturan penahapan itu sudah dituangkan sangat detil pada Rancangan PMA yang kini tinggal harmonisasi dengan instansi terkait. Justru yang menjadi konsen BPJPH adalah bagaimana masa mulai kewajiban bersertifikat halal itu tidak disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu.

"Ada kekhawatiran beberapa pelaku usaha, akan terjadi sweeping saat pemberlakuan kewajiban  bersertifikat halal itu dimulai. Makanya, kami mengundang pihak Polri dan kementerian lain agar bisa antisipasi jika ada kejadian di masyarakat atau salahpaham selama masa penahapan itu berlaku. Di sinilah pentingnya sosialisasi secara massif dengan semua kanal media," tutupnya. (jms/kemenag/foto:Faridwajdi)

 

 

Baca juga:

800 Jenis Obat Dexa Group Sudah Bersertifikasi Halal LPPOM MUI

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store