:
:
News
Muhammadiyah Nilai Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki dalam Materi RUU Pesantren

gomuslim.co.id – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, PP Persis, Matlaul Anwar, Al Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Wasliyah, dan Dewan Dakwah.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah sama-sama menyatakan bahwa RUU Pesantren tidak mendesak untuk segera disahkan. Keduanya pun menolak RUU tersebut untuk segera disahkan, bahkan meminta untuk ditunda.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan, RUU Pesantren harus sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren. Masih banyak yang perlu diperbaiki dalam materi RUU Pesantren saat ini. Maka, ia meminta pemerintah untuk tidak perlu tergesa-gesa disahkan karena harus ada kesepakatan bersama.

Trisno menuturkan, perlu pengkajian mendalam mulai dari judul RUU karena belum ada dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pemisahan dalam peraturan yang berbeda antara pendidikan keagamaan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan disintegrasi serta diskriminatif dalam pelaksanaannya karena ada pendidikan keagamaan yang disubordinatkan.

 

Baca juga:

Untuk Putuskan RUU Pesantren, DPR Minta Saran Muhammadiyah dan PBNU

 

Pendidikan keagamaan Islam bahkan berada dalam dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren. Sedangkan pendidikan keagamaan selain Islam diatur dalam Peraturan Menteri dan merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas).

Trisno menjelaskan, Muhammadiyah merekomendasikan agar dilakukan perbaikan pada RUU Pesantren bersamaan dengan perbaikan UU Sisdiknas. Namun apabila dipandang RUU Pesantren tetap diperlukan, maka pembahasannya harus kembali dilakukan dengan kajian naskah akademik baru yang di dalamnya melakukan kajian untuk memberikan dasar yang kuat atas pemisahan antara pesantren dan pendidikan agama Islam, dengan pendidikan keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Marwan Dasopang mengatakan, akan mempertimbangkan masukan dari para ormas keagamaan tersebut untuk ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, RUU Pesantren ini diharapkan akan disahkan sebelum pergantian anggota Komisi VIII.

“Sebelum mengundang ormas, Komisi VIII terlebih dahulu mengundang pengelola pondok pesantren. Ternyata masih ada beberapa poin dalam RUU Pesantren seperti terkait kemandirian dan badan hukum, kami akan godok kembali dan setelah itu kami akan kembali berkonsultasi dengan mereka,” pungkasnya. (hmz/suarapembaruan)

 

 

Baca juga:

Komisi VIII DPR RI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Selesai Bulan Juli

Responsive image
Other Article
Responsive image