:
:
News
Direktur LPPOM MUI: UU Jaminan Produk Halal Kuatkan Fungsi MUI

gomuslim.co.id – Indonesia Halal Watch (IHW) menggelar buka bersama di Restoran Abunawas, Jakarta, kemarin (23/5/2019). Dalam agenda yang bertajuk ‘Menyongsong Berlakunya Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal dan Memasuki Mandatory Sertifikasi Halal, Siapkah BPJPH?’ turut hadir pula Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr. Lukmanul Hakim, M.Si.

"Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2819 dan peraturan pelaksana lainnya semestinya dapat menguatkan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal. MUI terbebas dari segala intervensi dalam proses sertifikasi halal tersebut, baik politik dan lain sebagainya," ujar Lukman daalam sambutannya.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim mengatakan bahwa oleh karena hal tersebut, maka semestinya pemerintah lebih berperan sebagai regulator, bukan operator. MUI fokus pada substansi halal yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

 

Baca juga:

BPJPH: UU JPH Picu Pertumbuhan Industri Halal

 

Substansi tersebut antara lain: penetapan auditor halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penetapan fatwa dan kerjasama lembaga sertifikasi halal luar negeri. Dalam kerjasama luar negeri itu bukan hanya sekedar kerjasama, namun lebih kepada pada pengakuan substansi halal, MUI penting dilibatkan.

Sementara itu, Direktur IHW, Ikhsan Abdulah mengatakan bahwa PP No. 31 tahun 2019 seharusnya dapat menguatkan dan bukan justru melemahkan fungsi MUI. Di dalam PP yang telah dikeluarkan kemarin justru ada kesan melemahkan fungsi MUI.

"Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan auditor halal diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal menurut UU JPH pasal 14 ayat (2) huruf f, dinyatakan bahwa pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan memperoleh sertifikat dari MUI," lanjut Ikhsan

Selain itu, kata Ikhsan, dalam ketentuan kerjasama internasional sebagaimana yang diatur pada pasal 25 pada PP ini tidak melibatkan kewenangan MUI yang berkaitan dengan pengakuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka berpotensi memudahkan masuknya produk impor.

Hal ini dikarenakan pengakuan sertifikasi produk asing tersebut tidak berdasarkan standar kehalalan MUI. Padahal dalam UU JPH jelas disebutkan bahwa menetapkan kehalalan produk itu adalah kewenangan MUI. Peran dan fungsi fatwa MUI diantaranya adalah mencegah masuknya barang-barang asing yang tidak jelas kehalalannya. (nov/halalmui)

 

Baca juga:

Gandeng MUI dan Kementerian Terkait, BPJPH Susun Rancangan SKKNI Auditor Halal

Responsive image
Other Article
Responsive image