:
:
News
Gandeng MUI dan Kementerian Terkait, BPJPH Susun Rancangan SKKNI Auditor Halal

gomuslim.co.id - Peraturan Pemerintah (PP) No 31/2019 tentang Pelaksanaan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal resmi diberlakukan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan regulasi dan melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, organisasi, dan instansi terkait.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal, Nifasri mengatakan pihaknya meyiapkan kerjasama penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal.  SKKNI ini sangat penting dilakukan sebagai acuan dalam mencetak dan meningkatkan kompetensi Auditor Halal.

"Saat ini kami sedang menyelesaikan rancangan SKKNI Auditor Halal bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian/Lembaga terkait dan pakar dari perguruan tinggi," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/05/2019).

Nifasri menambahkan, penyusunan SKKNI Auditor Halal harus segera diselesaikan karena menjadi acuan dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Di samping itu, ada kebutuhan implementasi dari kerjasama BPJPH dengan MUI dalam sertifikasi auditor halal.

"Saat ini MUI sedang mengajukan usulan kepada Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) penambahan ruang lingkup auditor halal yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) sambil menunggu terbitnya SKKNI," jelasnya.

Ia berharap setelah SKKNI terbit, ruang lingkup auditor halal pada LSP MUI yang sekarang berjalan, akan mengacu kepada SKKNI dalam melakukan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Auditor Halal.

 

Baca juga:

LSP LPPOM MUI  Siap Sertifikasi Auditor Halal yang Pertama di Dunia

 

Sementara itu, Kepala BPJPH, Sukoso mengatakan, sembari menunggu SKKNI selesai, MUI telah mengusulkan kepada Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) untuk menambahkan ruang lingkup auditor halal yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus).

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyampaikan terbitnya PP JPH akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal. "Jika diimplementasikan dengan baik, PP ini akan mendorong peran Indonesia sebagai pusat produk halal dunia," ujarnya.

Ia menambajkan permintaan untuk komoditas halal terus meningkat. Data Global Islamic Economy Report 2018-2019 menyebutkan bahwa makanan dan minuman memiliki nilai terbesar di industri halal global.

Nilai produk makanan dan minuman halal di dunia mencapai USD 1,3 miliar. Angka tersebut diproyeksikan akan tumbuh mencapai US$ 1,86 miliar pada tahun 2023. PP ini terdiri dari 10 bab dengan 84 pasal. Selain ketentuan umum, peralihan, dan penutup. Bab dalam PP ini mengatur tentang kerjasama BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kerjasama itu bisa dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal, MUI, dan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan sertifikasi halal. (jms/kemenag)

 

 

Baca juga:

BPJPH: UU JPH Picu Pertumbuhan Industri Halal

 

Responsive image
Other Article
Responsive image