:
:
News
Ini Aturan BI Terkait Operasi Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah

gomuslim.co.id - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terlihat dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.

Dilansir dari laman BI, Selasa (30/4/2019), Bank Sentral memperluas underlying aset penerbitan sukuk Bank Indonesia (SukBI). Pengaturan dalam perubahan ketiga PBI operasi moneter mengatur perluasan underlying aset penerbitan SukBI yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh BI sebagai underlying asset SukBI.

Selain itu, terdapat penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis), sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang semula menggunakan akad wadi’ah menjadi akad ju’alah. Ketentuan tersebut berlaku mulai 29 April 2019

SukBI memiliki karakteristik antara lain menggunakan underlying aset berupa SBSN dan sukuk global, berjangka waktu satu hari dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender yang dihitung sejak satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi hingga tanggal jatuh waktu, diterbitkan tanpa warkat.

Adapun materi pengaturan PBI diantaranya, pertama, penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga.

Kedua, penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada angka 1 salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Dan ketiga, penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan akad ju'alah

 

Baca juga:

Aturan BI tentang RIM dan PLM Berlaku untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

 

Sementara itu, karakteristik SukBI yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Menggunakan underlying asset berupa SBSN dan/atau sukuk global;
  • Berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
  • Diterbitkan tanpa warkat (scripless);
  • Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
  • Hanya dapat dibeli oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di pasar perdana;
  • Dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder; dan
  • Hanya dapat dimiliki oleh Bank.

(jms/rls/cnbc)

 

Baca juga:

BI Komitmen Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah Hingga ke Daerah

Responsive image
Other Article
Responsive image