:
:
News
Wapres JK: Selesai Pemilu, RPP Jaminan Produk Halal Akan Disahkan

gomuslim.co.id – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini masib belum disahkan. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan RPP JPH ini bakal disahkan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai.

Menurut JK, finalisasi RPP JPH ini sudah diselesaikan oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Industri, Perdagangan, dan juga asosiasi-asosiasi. “Belum ditandatangani sama bapak Presiden karena beliau masih sibuk kampanye ke mana-mana. Tinggal waktu saja," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Ia menambahkan, belakangan Jokowi sibuk dengan urusan Pilpres yang membuatnya tak terlalu sering datang ke kantor. Namun ia menegaskan proses penyusunan RPP ini telah selesai "Beliau sudah seminggu dua minggu ini jarang ke kantor. Sekiranya bisa ditandatangani wapres, saya teken itu," katanya.

Saat ini, sambung dia, Undang-Undang yang mengatur sudah ada, jadi PP itu harus turun dari Undang-Undang terkait. Adapun finalisasi RPP-nya sudah diselesaikan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga asosiasi-asosiasi terkait.

Peraturan itu dibuat untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin sebelumnya menjelaskan, pembahasan dilakukan untuk mencapai kesamaan persepsi mengenai tahapan terkait dengan produk yang perlu mendapat sertifikasi halal.

 

Baca juga:

Kepala BPJH Ingin PP Jaminan Produk Halal Segera Terbit

 

Sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam rapat, tahapan dalam RPP menjadi kewenangan Kementerian Agama. Adapun penahapan yang dilakukan Kementerian Agama nantinya diwajibkan berkonsultasi dan bermusyawarah dengan kementerian atau lembaga terkait, juga Majelis Ulama Indonesia.

Pembahasan RPP produk halal membutuhkan waktu panjang sejak 2014. Produk-produk yang diwajibkan mendapat sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.

RPP ini sendiri dinilai penting untuk memudahkan pengusaha memperoleh sertifikasi halal pada suatu produk. Nantinya sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan tersendiri dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa setiap produk. (njs/tempo/cnn)

 

Baca juga:

DPR Desak Presiden Segera Sahkan RPP Jaminan Produk Halal

Responsive image
Other Article