:
:
News
Aturan BI tentang RIM dan PLM Berlaku untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

gomuslim.co.id – Upaya mendorong ekonomi melalui perbankan dan keuangan syariah terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Salah satunya, baru-baru ini bank sentral merilis aturan baru tentang perubahan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Jumat (29/3/2019).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/5/PADG/2019 ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) per Juli 2019. Ini merupakan perubahan ketiga atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, peraturan ini adalah tindak lanjut dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 21 Maret 2019. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif.

"Kebijakan tersebut ditempuh untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan ekonomi, dengan tetap memperhatikan terjaganya stabilitas sistem keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Substansi pengaturan dalam perubahan ketiga PADG RIM dan PLM yaitu penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas dari target RIM dan target RIM Syariah, dari sebelumnya masing-masing sebesar 80%-92% menjadi sebesar 84%-94% dan penyesuaian contoh perhitungan. Selain itu diatur juga mengenai KPMM Insentif sebesar 14%. Serta parameter disinsentif bawah sebesar 0,1 dan parameter disinsentif atas sebesar 0,2.

Onny menambahkan ketentuan ini memiliki pengenaan sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah, dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dengan kisaran batas bawah dan batas atas dari Target RIM dan Target RIM Syariah mulai berlaku pada 1 Oktober 2019.

 

Baca juga:

BI Komitmen Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah Hingga ke Daerah

 

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan PADG ini adalah upaya BI untuk mendorong momentum pertumbuhan melalui perbankan, terutama dari sisi penyaluran kreditnya agar bisa lebih baik."Relaksasi rasio intermediasi makroprudensial akan membuka room perbankan bisa untuk menyalurkan pinjaman dan bisa melakukan ekspansi pinjaman," katanya.

Menurut Dody, kebijakan ini akan sangat efektif bagi perbankan yang punya kualitas pinjaman (nonperforming loan) yang baik dan punya permodalan yang kuat. Dia menegaskan BI tetap berupaya agar kebijakan ini tidak menganggu stabilitas sistem keuangan. "Tanpa ganggu risiko sistemik dan itu terus dijaga," ungkapnya.

Ke depannya, dia mengungkapkan BI akan mendorong kebijakan makroprudensial susulan lainnya. "Ini semacam sinyal dari BI bahwa BI menerima dan melihat kredit sekarang harus didorong," tuturnya. (njs/bisnis/rls)

 

Baca juga:

Bank Indonesia Konsisten Dukung Ekosistem Halal di Indonesia

Responsive image
Other Article
Responsive image