:
:
News
Fasilitasi Investor Syariah, KSEI Kaji Aturan Zakat Saham

gomuslim.co.id – Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup dinamis. Sejumlah regulasi hadir demi menyentuh seluruh elemen. Salah satunya adalah terkait regulasi zakat saham yang disoroti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

KSEI berencana mengkaji fasilitas debit zakat pada pertengahan tahun ini, yang diharapkan rampung pada akhir 2019. Hal tersebut dilakukan melihat potensi pasar modal syariah di Indonesia yang masih besar dan belum tersentuh seluruhnya.

Menurut Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi, zakat saham sebenarnya bukanlah hal yang baru di dunia pasar modal. Beberapa perusahaan sekuritas sudah mewadahi zakat dan wakaf dalam pasar modal seperti Henan Putihrai Sekuritas dan MNC Sekuritas.

Ia menyebut adanya fasilitas zakat dan wakaf ini sejalan dengan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah. “KSEI berniat mengkaji aturan zakat saham guna memfasilitasi para investor. Jika investor mendapat dividen dan langsung didebet untuk zakat juga bisa melalui sistem kita,” ujarnya.

Friderica memaparkan nantinya, KSEI yang berhubungan langsung dengan broker akan menerima instruksi dari setiap perusahaan sekuritas mengenai kesepakatan debit zakat tersebut. “Intinya kita dukung, dan kita fasilitasi untuk investor yang mau syariah,” katanya.

Namun demikian, Friderica menuturkan semuanya bergantung pada investor dan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas akan memberikan instruksi atau himbauan pada nasabah untuk memotong dividen sebesar 2,5% untuk kemudian disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lewat sistem KSEI.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri semakin giat bekerja sama dengan KSEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk ekosistem, mulai dari infrastruktur hingga ke pelaku pasar pasar modal syariah.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi mengatakan pembentukan ekosistem ini menjadi kunci. Untuk tahun ini, pihaknya akan mengadakan serangkaian Forum Group Discussion (FGD) dan workshop. “Ini untuk mengumpulkan kira-kira permasalahannya apa dan memastikan kesiapan dari para intermediaries,” katanya.

Dari sisi pelaku pasar modal syariah, dia menilainya tak jauh berbeda dibandingkan dengan pelaku pasar modal konvensional. Namun, lantaran adanya preferensi syariah, para pelaku pasar pun mesti mendapat kepastian mengenai adanya penyerapan di pasar terutama dari para investor.

 

Baca juga:

BAZNAS Luncurkan Program Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah

 

Untuk itu, lanjut Hasan, diperlukan forum-forum untuk mempertemukan kepentingan tersebut dalam rangka melihat tingkat kebutuhan dari investor yang memang memiliki preferensi untuk memiliki instrumen syariah.

OJK sendiri telah memiliki 10 aturan untuk instrumen pasar modal syariah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Pasar Modal Syariah. Aturan-aturan tersebut di antaranya mengatur mengenai instrumen pasar modal syariah seperti saham, sukuk, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) syariah, dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah.

Direktur Pasar Modal Syariah OJK Fadilah Kartikasari menyebutkan saat ini, memang produk untuk KIK-EBA Syariah dan KIK-DIRE Syariah belum ada. Namun, aturan yang telah dibuat kendati produknya belum ada tersebut dinilai sebagai suatu terobosan mengingat sebelumnya OJK baru membentuk aturan setelah produknya ada.

“Karena selalu ada perbedaan dan persamaan antara aturan [instrumen pasar modal] konvensional dengan syariah. Ada yang basic-nya sama, atau skemanya sama, tapi ada yang sisi syariahnya tidak ada di sana. Jadi itulah perlunya kita mengkaji regulasi walaupun belum ada produknya, jadi mengantisipasi supaya lebih siap saja,” tutupnya. (njs/kontan/bisnis)

 

Baca juga:

Pasca Luncurkan Program Sazadah, Baznas Bekali Amilin dengan Pelatihan Pasar Modal Syariah

Responsive image
Other Article
gomuslim
Get it on the play store