:
:
News
Benda Elektronik Tak Wajib Sertifikat Halal, Ini Alasannya

gomuslim.co.id - Kepala Bidang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Edi Mawardi mengatakan produk-produk yang wajib disertifikasi halal utamanya yang mengandung unsur hewani.

Sedangkan, untuk produk yang tidak mengandung unsur hewani tidak perlu disertifikat. Dalam hal ini sertifikasi bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap sesuatu yang masih abu-abu.

“Artinya kalau sudah jelas itu halal seperti televisi, tape, atau barang elektonik lainnya yang nggak ada unsur hewani untuk apa disertifikat,” ujar Edi saat ditemui gomuslim pada conference dengan tema “Pengembangan Ekosistem Halal Supply Chain Menuju Revolusi Industri 4.0” di Jakarta Syariah Halal Festival 2019, Jumat (08/03/2019).

Tak hanya halal, Edi mengaku unsur thoyib juga diutamakan oleh BPJPH. Namun untuk urusan thoyib diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Jadi sertifikat itu kami hanya mengeluarkan halal, sedangkan izin edar itu yang mengeluarkan bpom yang itu terkait unsur thoyib,” sambung Edi

Namun, pihaknya mengaku masih ada kendala apakah pertama unsur thoyibnya yang dikeluarkan ataukah halalnya terlebih dahulu yang disertifikat. Karena kedua ini saling berhubungan.

“Bila nanti sudah thoyid tiba-tiba nanti disertifikat tidak halal bisa jadi masalah atau sebaliknya. Ini perlu ada kerjasama yang optimal dan lagi dalam pembicaraan dengan BPOM,” tutur Edi.

 

Baca Juga:

Jakarta Syariah Halal Festival 2019: Ini Perkembangan Ekosistem Halal Supply Chain Menuju Revolusi Industri 4.0

 

Rencananya, BPJPH menargetkan tanggal 17 Oktober 2019 BPJPH akan resmi diluncurkan. Kehadiran BPJPH menjamin kepastian halal dalam lingkup industri. BPJPH hadir sebagai lembaga baru dari Kementerian Agama (Kemenag) yang diangkat oleh menteri berdasarkan undang-undang untuk menjamin kehalalan produk, baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun industri.

BPJPH bekerjasama dengan tiga badan, di antaranya BPJPH itu sendiri, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga, ke depannya semua produk yang memiliki unsur hewani wajib memiliki sertifikasi halal. (nat/foto:gomuslim)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image