:
:
News
ITS-BPJPH Tandatangani MoU Sertifikasi Halal 

gomuslim.co.id – Upaya mengawal sertifikasi halal di Indonesia terus dilakukan sejumlah kalangan, termasuk perguruan tinggi. Baru-baru ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH.

Penandatanganan MoU dilakukan Rektor ITS Prof Joni Hermana dan Kepala BPJPH Prof Sukoso di Gedung Rektorat ITS, Rabu (27/2/2019). MoU tersebut merupakan awal kerjasama BPJPH dengan ITS lewat Pusat Studi Halal atau Halal Center ITS.

Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri merupakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia ini merupakan fatwa tertulis untuk menyatakan kehalalan produk sesuai syariat Islam.

Menurut Sukoso, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia perlu meningkatkan kesadaran dan kontribusi terhadap sertifikasi halal. Apalagi saat ini sertifikasi halal dunia telah menjadi perhatian banyak produsen internasional.

"Fakta bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dikumandangkan beberapa tahun lalu menuntut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar sadar terhadap standard, sertifikasi produk, sertifikasi halal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/2/2019).

Ia menambahkan, ke depannya seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini akan dimulai per 27 Oktober 2019 mendatang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

 

Baca juga:

BPJPH Siapkan Sistem Pendaftaran Sertifikat Halal

 

Nantinya, BPJPH akan menggantikan peran MUI sebagai badan yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Sedangkan MUI akan bertugas sebagai pemberi fatwa. “BPJPH menggaet pihak-pihak tertentu sebagai auditor dalam proses sertifikasi, salah satunya adalah perguruan tinggi,” jelasnya.

Ia menyebut, perguruan tinggi memiliki tenaga ahli dalam bidang barang dan jasa yang akan disertifikasi kehalalannya. Ia juga menyebutkan, setidaknya dibutuhkan 25.000 ahli yang terdiri dari dosen maupun fresh graduate untuk mendukung proyek ini.

Sementara itu, menurut Prof Joni Hermana, ITS telah memiliki pusat studi halal yang berdiri di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Mengenai kewajiban sertifikasi halal produk per Oktober yang akan datang, Joni menjelaskan bahwa peran ITS melalui pusat studi halal adalah mendampingi serta menjadi pusat informasi bagi UMKM dalam menyiapkan sertifikasi halal.

“Dengan adanya MoU ini, diharapkan nantinya juga terjalin kerjasama antara ITS dengan BPJPH dalam proses pendampingan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal,” tutupnya. (njs/beritajatim/foto:its)

 

Baca juga:

MUI Sosialisasi dan Fasilitasi UMKM dalam Pengurusan Sertifikasi Halal

Responsive image
Other Article
gomuslim
Get it on the play store