:
:
News
BPJPH Siapkan Sistem Pendaftaran Sertifikat Halal

gomuslim.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus menyiapkan sejumlah perangkat terkait penerapan wajib sertifikat halal. Dalam hal pendaftaran produk halal, lembaga dibawah Kementerian Agama itu kini sedang menggodok panduan pengurusan sertifikat halal.

Kepala BPJPH, Sukoso mengatakan pihaknya akan mulai uji coba Sistem Informasi Halal pada Maret atau April 2019 mendatang. “Sistem ini meliputi pendaftaran, registrasi untuk label halal,” ujarnya, Selasa (26/02/2019).

Proses sertifikasi halal yang berlaku saat ini masih ada dibawah kendali Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setidaknya delapan tahap yang harus dilalui sebuah perusahaan jika ingin mendapat sertifikat halal dari MUI.

Mulai dari pembuatan Sistem Jaminan Halal (SJH), sistem itu mencakup penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit, dan kaji ulang manajemen.

Namun, mulai 17 Oktober 2019, proses sertifikasi bakal melibatkan BPJPH. BPJPH bertindak sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selaku auditor, dan MUI sebagai pemberi fatwa halal. Ada enam prosedur yang harus dilalui agar produk dari sebuah perusahaan mendapat sertifikat halal sesuai UU JPH.

Pertama, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH. Setelah permohonan diterima, BPJPH menetapkan LPH yang akan bertugas memeriksa atau menguji kehalalan produk. LPH kemudian melakukan tugasnya di lokasi produksi dan hasil penelitian itu diserahkan kepada BPJPH.

Selanjutnya, BPJPH harus memberikan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI. Setelah itu, MUI menggelar sidang fatwa halal untuk menentukan kehalalan produk yang diajukan. Jika produk terkait dinyatakan halal, BPJPH berhak menerbitkan sertifikat. Produk yang dinyatakan tidak halal akan dikembalikan ke pemohon, disertai alasan dari MUI dan BPJPH.

Di sisi lain, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sertifikasi halal masih menyimpan persoalan, mengingat biaya yang dinilai masih cukup tinggi. Usulan penggratisan biaya sertifikasi halal mulai muncul dari kalangan akademisi.

 

Baca juga:

Indonesia Halal Watch Sosialisasikan Produk Halal dan UU JPH

 

Menurut Pengamat Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Azis Budi Setiawan, penggratisan biaya sertifikat halal perlu dilakukan mengingat Indonesia sebagai produsen produk halal masih tertinggal dari negara lain. “Indonesia menjadi pasar utama produk halal, tapi soal produsen, 10 besar pun kita tidak masuk,” katanya.

Ia menambahkan, perlu ada strategi nasional untuk mendorong pasar produk halal UMKM agar lebih berdaya saing baik di lingkup domestik maupun skala global. Penggratisan biaya sertifikasi, dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah di tahap awal untuk mendorong kemajuan produk UMKM halal di tiap-tiap sektor.

“Sertifikat halal menjadi salah satu hal mendasar agar produk halal lokal diakui oleh pasar. Tanpa ada sertifikat, sulit mendapat pengakuan dan kepastian pasar,” katanya.

Ia mencontohkan, negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Australia dapat menjadi contoh negara yang cukup fokus dalam pengembangan industri halal. “Harus ada sosialisasi dan edukasi ke pemerintah agar produk Indonesia bisa masuk ke rantai pasok produk halal global,” ungkapnya.

Untuk diketahui, mulai 17 Oktober 2019, aturan wajib sertifikat halal bakal diberlakukan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi lembaga yang bakal mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. (njs/bisnis/dbs/foto:bp lawyers)

 

 

Baca juga:

Ini Potensi Pendapatan Negara dari Wajib Sertifikat Halal

 

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store