:
:
News
Menag: Pemerintah Indonesia Akan Mohon Kemudahan Soal Kebijakan Rekaman Biometrik pada Saudi

gomuslim.co.id – Persoalan rekam biometrik bagi jamaah umrah sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya. Menanggapi hal ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa semua pihak tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kebijakan tersebut.

"Begini, keputusan ini adalah kebijakan penuh dari Pemerintah Saudi Arabia. Ini otoritas mereka. Ini bukan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk melarang. Kalau kita tidak menghendaki artinya kita tidak bisa mengirim masuk ke negara itu," ujar Lukman saat ditanya usai membuka kegiatan sosialisasi program pencegahan korupsi melalui training of traininer (TOT) Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/1/2019).

 

Baca juga:

PATUHI Minta Kemudahan Soal Rekaman Biometrik

 

Dilansir dari publikasi resmi Viva, Lukman mengatakan, setiap negara tentunya memiliki kewenangan untuk meminta data-data warga negara asing yang akan masuk ke negaranya. Seperti Pemerintah Indonesia, yang juga mempunyai kewenangan penuh untuk mendapatkan data warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah kedaulatan negara NKRI.

"Pemerintah Saudi Arabia itu juga punya kewenangan penuh untuk meminta data-data siapapun yang masuk ke wilayah Saudi Arabia. Maka posisi pemerintah Indonesia adalah meminta, memohon kebijakan Pemerintah Saudi Arabia untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut pada saat ini. Karena insfrastrukturnya belum tertata dengan baik," kata Lukman.

Karena itu, menurut Lukman, Pemerintah Indonesia saat ini hanya bisa memohon kepada Pemerintah Arab Saudi agar kebijakan rekam biometrik tersebut dibatalkan. Pasalnya, tempat perekaman biometrik itu belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia yang luas, sehingga kebijakan tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi jamaah.

Lukman juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi perihal kebijakan perekaman data biometrik itu sendiri.

"Kita sudah sampaikan baik tertulis maupun ketika saya bertemu dengan Menteri Haji di Jeddah dan juga dengan Duta Besar. Mudah-mudahan Pemerintah Saudi Arabia mendengar dan mengabulkan kehendak pemerintah Indonesia yang merupakan aspirasi seluruh jemaah haji kita dan jemaah haji umrah," ujarnya. (nvi/dbs/viva)

 

Baca juga:

Kemenag dan DPR Usulkan Rekam Biometrik Jamaah Umrah Ditunda

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store