:
:
News
Kebijakan Biometrik  Haji dan Umrah Tuai Kejanggalan

gomuslim.co.id - Kebijakan biometrik Pemerintah Arab Saudi dinilai Komnas Haji dan Umrah ada kejanggalan hukum. Bahkan Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel yang melaksanakan kebijakan biometrik dinilai menyinggung kedaulatan Negara Indonesia.

Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj mengatakan ibadah umroh dilaksanakan di Arab Saudi. Kalau Pemerintah Arab Saudi membutuhkan data calon jemaah umroh untuk data base dengan alasan demi keamanan negara, semua negara juga menerapkan peraturan yang sama.

"Kebijakan rekam biometrik kepentingan Arab Saudi, kalau ini kepentingan Arab Saudi sebagai negara tuan rumah, kalau pengambilan data (biometrik) di Arab Saudi maka tidak masalah," tutur Mustolih, Jumat (04/01/2019).

Hal yang tidak diduga sungguh mengejutkan, karena rekam biometrik calon jemaah umroh dilakukan di Indonesia. Bahkan dilakukan oleh perusahaan swasta, bukan Pemerintah Arab Saudi.

Melihat adanya hal tersebut, Komnas Haji dan Umroh menilai adanya persoalan yang sangat serius dalam hal ini. Dipertanyakan apa landasan hukum VFS Tasheel mengambil data masyarakat untuk kepentingan Pemerintah Arab Saudi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Baca juga:

PATUHI: VFS Tasheel Jadi Titik Kegaduhan Calon Jemaah Umrah Indonesia

 

Sedangkan, rekam biometrik sendiri dilakukan dengan mengambil sidik jari, menyimpan data retina mata dan lain sebagainya.

“Harus jelas data masyarakat Indonesia itu untuk apa, bagaimana jaminan serta perlindungan data tersebut. Apa yang melandasi itu (VFS Tasheel mengambil data masyarakat Indonesia), dasar hukumnya apa, peraturan menteri agama (PMA) belum ada yang mengaturnya,” paparnya.

Jika merujuk ke PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umroh, PMA itu tidak mengatur rekam biometrik dilakukan oleh swasta di wilayah Indonesia. UU Imigrasi juga tidak mengatur hal tersebut.

Ia menganalogikan, bagaimana kalau masyarakat Arab Saudi yang hendak pergi ke Bali diambil datanya oleh perusahaan swasta dari Indonesia di Jeddah dan Madinah. Kebijakan dan kepentingan Arab Saudi bersama VFS Tasheel di wilayah Indonesia pun menyinggung kedaulatan NKRI.

"Yang menjadi persoalan mendasar kedaulatan Pemerintah Indonesia yang tidak berdaya ketika ada unsur non government asing kemudian melakukan kegiatan yang belum ada landasan hukumnya," jelasnya.

Komnas Haji dan Umroh menegaskan, Kementerian Agama (Kemenag) tidak boleh mengabaikan dan membiarkan hal ini terjadi. Tapi Kemenag tidak mungkin bergerak sendiri. Kemenag harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri, karena rekam biometrik menyangkut data kependudukan.

“Sudah semestinya pemerintah tegas, di wilayah NKRI siapapun orangnya, pemerintah asing atau perusahaan swasta harus jelas tujuannya dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku,” tambah dia. (nat/rep/dbs/foto:detik)

 

Baca juga:

Ini Alasan 'Patuhi' Tolak Kebijakan Rekam Biometrik VFS Tasheel

 

 

Responsive image
Other Article
Responsive image