:
:
News
Staf Ahli Menteri PPN: Pangsa Ekspor Produk Halal Indonesia Baru 10,7 Persen

gomuslim.co.id – Indonesia mempunyai sumber daya potensial dalam perekonomian berbasis syariah. Namun demikian, hingga saat ini pangsa ekspor produk halal dari Indonesia masih kalah dari Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi di pasar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar, mengatakan pangsa ekspor produk halal Indonesia baru mencapai 10,7 persen. Ia menyebut meski tidak telalu kecil, pangsa ekspor produk halal, semestinya bisa lebih tinggi.

“Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang beranggotakan instansi pemerintah, Bank Indonsia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ingin meningkatkan penetrasi ekspor produk halal ke rantai nilai halal pasar global. Potensi pertumbuhan untuk setiap tahun masih kita hitung. Produknya yang paling banyak, seperti makanan," ujarnya dalam acara ISEF 2018 di Surabaya, Kamis (13/12/2018).  

Amalia menambahkan, pangsa ekspor produk halal Indonesia di antara negara-negara OIC berada di bawah Malaysia yang sebesar 13,8 persen, Uni Ermirat Arab yang sebesar 13,6 persen dan Arab Saudi yang sebesar 12 persen. Namun Indonesia berada di atas Turki yang sebesar 10,5 persen, Qatar sebesar 4,6 persen, dan Iran yang sebesar 3,4 persen.

 

Baca juga:

BI Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren Lewat Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal

 

Dalam ISEF ke-5 yang sudah berjalan di hari ke-3 ini, terdapat gagasan untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah, dengan memberdayakan kemandirian ekonomi yang telah dibangun oleh warga pesantren. Menurut Amalia, produk halal yang potensial untuk meningkatkan nilai ekspor produk halal antara lain makanan/minuman, dan juga fesyen.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan sektor ekonomi dan keuangan syariah akan memperkuat struktur ekonomi domestik dan pasar keuangan. Ia menuturkan berkaca dari krisis keuangan yang pernah dialami Indonesia seperti di 1998, terbukti bahwa fundamental ekonomi dan keuangan syariah kuat.

“Ini membuktikan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Ekonomi dan sistem keuangan syariah beserta instrumen pendukungnya memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan yang dihadapi ekonomi," kata Dody. (njs/antara/foto:dw)

 

Baca juga:

Ini Enam Langkah Persiapan BPJPH Terkait Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store