:
:
News
Kemenkes Perpanjang Program Layanan Imunisasi Vaksin MR 

gomuslim.co.id- Program pemberian layanan imunisasi Measles Rubella (MR) masih menuai pro dan kontra. Meski begitu, Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program tetap menjalankan dan memperpanjang program ini di seluruh provinsi menjadi hingga 31 Oktober mendatang.

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Farid Moeloek menyebut perpanjangan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan agar target capaian cakupan imunisasi tercapai. Pemerintah sendiri menargetkan capaian hingga 95% dari seluruh sasaran. Sementara hingga saat ini rata-rata cakupan pemberian imunisasi MR baru mencapai 51,05%.

Menkes mengatakan bahwa surat perpanjangan program ini juga telah disampaikan kepada para Gubernur di 28 Provinsi di Luar Pulau Jawa per tanggal 20 September 2018 lalu. Mereka merupakan wilayah yang memang sedang melaksanakan kampanye imunisasi MR.

Menurut Menkes, hal ini juga sesuai dengan masukan dari Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI). Dimana cakupan imunisasi diyakini mampu memberikan kekebalan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penularan minimal 95% dari jumlah sasaran di setiap wilayah.

"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan imunisasi MR dapat mencari informasi dengan menghubungi kader kesehatan, Puskesmas setempat untuk mendapatkan informasi waktu pelaksanaan Posyandu atau Pos Imunisasi di wilayah terdekat dengan domisili tempat tinggal," ungkap Menkes dalam keterangan rilis baru-baru ini.

Hingga saat ini, provinsi dengan cakupan imunisasi tertinggi adalah Papua Barat (91.83%) dan Bali (87.47%). Angka tersebut didapatkan berdasarkan data laporan provinsi kepada Kemenkes RI sampai dengan tanggal 24 September 2018 pukul 18.00 WIB. Beberapa provinsi yang hingga saat ini capaian imunisasinya masih berada di bawah rata-rata nasional, antara lain adalah Aceh (4.94%), Riau (26.70%), dan Sumatera Barat (27.30%), juga Nusa Tenggara Barat (37.47%), Kalimantan Selatan (38.61%), dan Sumatera Utara (39.50%). Lalu Bangka Belitung (40.64%), Kepulauan Riau (43.31%), serta Kalimantan Utara (49.51%), dan Sumatera Selatan (50.76%

Sebelumnya, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa imunisasi sebagai wajib hukumnya. Namun berkaitan vaksin MR dari India yang tidak halal,  MUI menyatakan boleh karena keadaan darurat.

“Kita bicara mengenai dua fatwa, yakni fatwa imunisasi dan fatwa vaksin,” ujar Ma’ruf. Tahun 2016 MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi itu wajib hukumnya. Itu dikarenakan dalam agama Islam, menghindari bahaya adalah wajib dilakukan.

Sementara itu, PT Bio Farma (Persero) sebagai produsen vaksin menargetkan bisa memproduksi vaksinasi halal campak rubella atau measles rubella (MR) pada 2024. Untuk merealisasikan rencana ini, Bio Farma menggandeng sejumlah pihak.

"Kami sudah menginisiasi pembentukan Forum Riset Lifescience Nasional sejak tahun 2011, dan dari forum ini sudah terbentuk konsorsium dan working group untuk menemukan vaksin-vaksin baru yang halal," kata Bambang Heriyanto, Sekretaris Perusahaan Bio Farma.

Forum ini terdiri dari pemerintah sebagai regulator, akademisi dan komunitas peneliti sebagai pihak yang melakukan penelitian dan mencari alternatif bahan-bahan yang non-animal origin untuk digunakan dalam pembuatan vaksin MR.

"Kemudian, dalam pembuatan vaksin baru, termasuk rubella, kami akan menggandeng pihak LPPOM MUI, untuk mengawal proses penelitian, terutama dalam hal penggunaan bahan-bahan baku, sehingga apabila ada bahan yang diragukan kehalalannya, dapat diantisipasi sedari awal," kata Bambang.

Bio Farma sudah menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) untuk membangun pabrik vial. Motivasi pembangunan tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (alkes) dalam negeri. (njs/rilis/gatra/foto:ripost)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image