:
:
News
Gubernur BI Sebut Zakat Sebagai Praktik Sosial Keuangan Syariah

gomuslim.co.id- Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia diyakini dapat menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat. Untuk itu, pengembangan zakat di Tanah Air perlu dilakukan semua pihak karena zakat sendiri sebagai bagian dari keuangan syariah.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Gubernur BI Agus Martowardojo baru-baru ini. Ia menilai, agar dapat membangun ekonomi syariah lebih besar lagi, Indonesia mesti memenuhi tiga hal. "Tiga pilar ekonomi syariah itu adalah upaya peningkatan pengembangan ekonomi, pendalaman pasar keuangan dan sumber pembiayaan syariah dan meningkatkan riset, serta edukasi," jelasnya, Rabu (7/2/2018).

Pada kesempatan tersebut, ia turut berkomentar tentang wacana memungut zakat sebesar 2,5 persen dari gaji bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi jalan keluar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

"Tentu kita menyambut dengan baik kebijakan itu, karena yang didorong bukan hanya komersil keuangan syariah, tapi sosial keuangan syariah. Tetapi seperti zakat waqaf, infaq, sadaqah itu juga," katanya.

Ia menilai, potensi zakat masih sangat luas. Hal ini mengingat laporan himpunan dana zakat di Badan Zakat Nasional (Baznas) baru mencapai setengah persen. "Saya optimis kalaupun sekarang zakat itu baru bisa menghimpun. Baznas itu kan baru mengumpulkan setengah persen dari potensi, nah kalau kita nanti bisa ambil inisiatif pengembangan zakat, Baznas itu akan berkembang dengan baik sekali," ungkapnya.

Selanjutnya, Agus mengungkapkan rencana pemerintah untuk merealisasikan wacana tersebut sejalan dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNSK) pada 2016 lalu. Melalui KNSK tersebut, Agus menyebutkan bahwa pengembangan yang hendak dilakukan tak hanya sebatas keuangan syariah, melainkan juga perekonomian syariah.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mempertimbangkan wacana pungutan zakat dari gaji PNS tersebut. “Saya belum melihat pada dasarnya keinginan (atau) untuk meningkatkan apa melalui zakat bagi orang Islam itu. Harus diakomodasi dalam bentuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa wacana tersebut tak lain merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. “Ini sama seperti dalam mengumpulkan pajak, itu (BAZNAS) adalah suatu institusi tertentu. Umat Islam di Indonesia dalam membayar zakat kan (masih) melalui berbagai channel,” kata Menkeu.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pungutan zakat tersebut. Meski demikian, Lukman mengklaim bahwa potongan sebesar 2,5 persen itu sifatnya tidak wajib dan diperuntukkan bagi yang mau saja. (njs/bi/dbs)

 

 

Responsive image
Other Article
Responsive image