:
:
News
Ini Respon Penyelenggara Haji dan Umrah Terkait Kebijakan Pajak Lima Persen Arab Saudi

gomuslim.co.id- Penyelenggara Haji dan Umrah di Tanah Air diprediksi bakal menaikan biaya perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen yang mulai berlaku per 1 Januari 2018

Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi mengatakan kebijakan tersebut pasti beruntut pada ongkos haji dan umrah oleh jasa travel di Indonesia. “Umrah dan Haji sepertinya akan naik dengan ini. Tapi untuk haji belum bisa kita hitung dengan pasti sembari menunggu jumlah jamaah yang pasti boleh kita berangkatkan sesuai denga nomor porsi kuotanya,” ujarnya.

Ia menuturkan jasa perjalanan haji dan umrah yang dia kelola juga berencana akan menaikan biaya terkiat hal tersebut. “Mulai hari ini semua transaksi di Arab Saudi kita naikkan 5 persen pajak. Maka dari itu semua paket Lan Arragment di Arab Saudi kami harus naikkan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelengaraan Umrah dan Haji (Himpuh) Muharom Ahmad. Ia memerperkirakan bahwa ongkos naik haji akan naik. Namun demikian, kenaikan ini masih menunggu respon pasar.

Ahmad mengatakan jika nantinya pasar merespons negatif terjadinya kenaikan ini, bisa saja pihak penyedia jasa di Arab saudi menaggung lebih lama PPN 5 persen dibandingkan menaikan harga. Selain itu menurutnya jika nantinya ada kenaikan kemungkinan tak akan lebih dari 5 persen.

Ia menjelaskan, pada dasarnya sejauh penyelenggaraan umrah ini dilakukan B to B (business to business) antara perusahaan Saudi dan perusahaan Indonesia atau travel agen Indonesia. “Mereka pada posisinya tetap menyesuaikan supaya gimana daya beli masyarakat itu masih tetap menjangkau. Artinya kedua pihak akan tetap menjaga jangan sampai peminatan atau terjadi penurunan pendaftaran umrah gara-gara masalah ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad menuturkan, harga minyak merosot membuat pemerintah Arab Saudi mendorong kenaikan penerimaan negara termasuk lewat penarikan pajak. Baluki menilai, kebijakan tersebut wewenang Pemerintah Arab Saudi dan hal tersebut juga dilakukan setiap negara lainnya.

Ia menilai, akibat kebijakan tersebut akan dongkrak biaya transaksi sehingga dapat pengaruhi biaya umrah dan haji. "Semua bentuk transaksi ditambah lima persen. Semua dikenakan pajak mulai dari hotel, transportasi. Ini biaya transaksi bertambah ke akomodasi, transportasi dan perbelanjaan," ujar dia.

Meski demikian, pihaknya mengharapkan hal tersebut tidak pengaruhi semangat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. "InsyaAllah tidak (pengaruhi keinginan ibadah masyarakat Indonesia)," kata dia.

Baluki menilai, kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen lebih terasa kepada pihak swasta yang sebagai penyelenggara haji dan umrah. "Yang swasta akan terasa karena biaya ditanggung oleh jamaah. Sedangkan jamaah reguler ada biaya cadangan yang dananya dikelola badan pengelolaan," ujar dia.

Sebelumnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertama kalinya pada awal 2018. Pungutan pajak sebesar 5 persen itu diterapkan di sebagian besar barang dan jasa.

Mengutip laman BBC, Senin 1 Januari 2018, negara-negara Teluk telah lama menarik pekerja asing dengan janji bebas pajak. Namun, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan seiring dengan turunnya harga minyak. Pajak itu mulai dikenakan 1 Januari di kedua negara tersebut.

UEA memperkirakan pendapatan PPN akan sekitar 12 miliar dirham atau sekitar US$ 3,3 miliar pada tahun pertama. Jumlah itu setara Rp 44,70 triliun (asumsi kurs Rp 13.546 per dolar Amerika Serikat).

Adapun pihaknya berencana kenakan pajak untuk bensin, solar, makanan, pakaian, dan tagihan listrik, sedangkan hotel sudah dikenakan PPN. Akan tetapi, sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan dari pajak, yaitu perawatan medis, layanan keuangan, dan transportasi umum.

Dana moneter internasional atau IMF telah lama meminta negara-negara Teluk untuk diversifikasi sumber pendapatan selain cadangan minyak. Di Arab Saudi, lebih dari 90 persen pendapatan dari industri minyak. Adapun di UEA sekitar 80 persen. Kedua negara itu sudah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. (njs/dbs)

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store