:
:
News
Siapkan Permenag Sertifikasi Halal, BPJPH Sebut Aturan Bakal Permudah Eskpor

gomuslim.co.id- Pemerintah telah meresmikan lembaga resmi yang bakal mengurus penerbitan sertifikat halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, hingga saat ini, lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama itu masih terus mempersiapkan aturan dan sistem informasi dalam menjalankan aktivitas JPH di Indonesia.

Menurut Kepala BPJPH, Sukoso, saat ini pihaknya sedang menggodok Peraturan Menteri Agama (Permenag) tentang Sertifikasi Halal. Payung hukum ini akan menjadi dasar pelaksanaan kewenangan BPJH untuk melakukan registrasi sertifikasi halal.

Ia menagatakan Permenag ini akan mengatur beberapa hal, yaitu tentang ketentuan registrasi halal, kriteria lembaga dan standarisasi dalam melakukan proses pengujian poduk. Selain itu, registrasi produk halal dari luar negeri agar integrasi pengakuan halal produk Indonesia ke luar negeri juga akan diatur dalam beleid ini. Sehingga produk pada negara yang terintegrasi akan mendapat pengakuan lulus pengujian halal, dan bisa mendapatkan sertifikasi di negara lain.

Sukoso mengatakan saat ini pihaknya telah menyelesaikan draft PMA itu. Namun pihaknya bilang masih terus melakukan harmonisasi dengan berbagai pihak. Makanya dia belum bisa memastikan kapan PMA tersebut akan terbit. "Kita targetkan untuk bisa selesai secepatnya," jelas Sukoso.

Sementara itu, Nifasri, Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal BPJPH Kementerian Agama, mengatakan selama ini produk nasional mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kendati demikian, produk yang tersertifikasi oleh MUI sulit menembus pasar ekspor karena MUI merupakan ormas, sehingga tidak diakui oleh beberapa negara.

“Karena itu, pemerintah hadir dengan membentuk BPJPH. Pembentukan dan proses sertifikasi halal melalui BPJPH ini bertujuan membantu pelaku usaha, bukan memberatkan,” katanya.

BPJPH yang merupakan lembaga pelaksana sertifikasi baru diresmikan pada 11 Oktober 2017. Badan ini dibentuk berdasarkan UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan mulai beroperasi mulai awal 2018. Setelah badan ini terbentuk, MUI bertugas memberikan fatwa halal yang kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk penetapan sertifikasi halal.

Nifasri menyatakan Indonesia terhitung terlambat dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, dalam menjamin produk halal bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam. Padahal, jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Menurutnya, setelah diresmikan, beberapa perwakilan negara lain segera menawarkan kerja sama untuk proses sertifikasi halal. Lebih jauh, dia menyatakan para pelaku industri tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. “Untuk industri menengah dan besar biayanya Rp2,8 juta, sedangkan untuk kecil lebih rendah,” katanya.

Adapun, pemerintah menargetkan pada periode 2017-2019 terjadi masa transisi dari sertifikasi sukarela menjadi sertifikasi wajib dan pada 2019 seluruh produk di Indonesia telah memiliki sertifikat halal atau non halal. Sertifikat yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama 4 tahun. (njs/dbs)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store