:
:
News
Gelar FGD, BPJPH Siapkan Aplikasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal

gomuslim.co.id- Penjabaran Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama yang nantinya bakal mengatur regulasi dan mengeluarkan sertifikat halal.

Baru-baru ini, BPJPH menggelar focus group discussion (FGD) membahas dan mereview proses bisnis dan pembuatan aplikasi pendaftaran sertifikasi halal di Jakarta. Menurut Sekretaris BPJPH Abdurrahman, review dilakukan agar proses bisnis jaminan produk halal berjalan lebih efektif sehingga layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat semakin cepat.

“Kita harapkan bulan Desember 2017, aplikasi ini sudah bisa dimanfaatkan oleh semua pihak terkait,” ujarnya. 

Lebih lanjut Abdurrahman menuturkan, pelaku usaha dan masyarakat sekarang menunggu kapan BPJPH efektif beroperasi. Saat ini, BPJPH terus melakukan sejumlah persiapan, baik menyangkut regulasi dan lainnya. Kehadiran aplikasi  ini diharapkan menjadi awal baik dalam memberikan layanan.

“Sebab, BPJPH diharapkan sudah mulai efektif beroperasi pada awal tahun 2019. Aplikasi ini dibuat simpel sehingga memudahkan pelaku dunia usaha dalam melakukan pendaftaran produk-produknya,” tuturnya.

Nantinya, sambung dia, pendaftaran sertifikasi halal akan terintegrasi dengan PTSP. Dengan demikian, pelaku usaha tidak berhubungan langsung dengan BPJPH. Diharapkan, dalam waktu maksimal 62 hari, proses sertifikasi sudah selesai, mulai dari pendaftaran, sidang fatwa MUI hingga terbitnya sertifikat. “Aplikasi ini akan mengcover registrasi dan sertifikasi,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Sertifikasi Halal Latif dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan pengejawantahan dari draft PMA tentang tatacara pendaftaran sertifikasi halal. Menurutnya, aplikasi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu: aplikasi pelaku usaha, aplikasi jenis produk yang terdiri dari kemasan dan non kemasan, aplikasi rumah potong hewan (RPH)/rumah potong umum (RPU).

Sedangkan untuk sektor jasa aplikasi ini meliputi jasa  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. “Aplikasi ini juga akan menghubungkan pelaku dunia usaha dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” tandasnya.

Sebelumnya, BPJPH telah menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas roadmap standar halal bersama instansi terkait. Selain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), hadir juga perwakilan Kementerian Perdagangan, Perguruan Tinggi, LP POM MUI, dan beberapa instansi lainnya.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi BPJPH, Nifasri menyampaikan, poin-poin penting tentang UU JPH. Menurutnya,  standar diperlukan sebagai pedoman bagi semua stakeholders halal agar bisa memenuhi jaminan produk halal di Indonesia. (njs/kemenag)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image