:
:
News
Direktur RSI Sultan Agung Sebut Rumah Sakit Plat Merah Bisa Gunakan Prinsip Syariah

gomuslim.co.id- Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan sebuah Rumah Sakit kini mulai dilirik sejumlah kalangan. Penerapan skema ini tidak hanya untuk yang swasta saja, tetapi juga Rumah Sakit milik pemerintah daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung, dr H Masyhudi AM MKes baru-baru ini. Ia menjelaskan, untuk persyaratnya, rumah sakit pelat merah tersebut harus memenuhi standar serta persyaratan untuk mengantongi sertifikat rumah sakit berprinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Jadi yang bisa menjadi rumah sakit syariah bukan hanya rumah sakit Islam. Namun rumah sakit milik pemerintah pun juga tidak tertutup. RSUD misalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) ini menuturkan, khusus di Jawa Tengah, untuk saat ini sudah ada setidaknya 10 rumah sakit yang telah mengajukan dilakukan penilaian sertifikasi syariah kepada DSN-MUI. Beberapa di antaranya merupakan rumah sakit milik pemerintah.

Meski begitu, kata dia, untuk menjadi rumah sakit syariah ini membutuhkan waktu dan proses. Selain telah mengantongi akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) juga harus lolos penilaian DSN-MUI.

“RSI Sultan Agung merintis menjadi rumah sakit syariah sejak dua tahun lalu dan baru menerima sertifikat DSN MUI pada Agustus tahun ini,” katanya.

Untuk menjadi rumah sakit syariah, setidaknya ada 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian. Misalnya, terkait dengan keuangan di rumah sakit syariah ini juga harus ada akad syariah, seperti ijarah, mudharabah, serta murabahah.

Kemudian terkait dengan pelayanan pasien, harus menerapkan gizi yang halal, obat juga dipastikan menggunakan obat yang halal. "Bahkan laundry juga diharuskan menggunakan laundry yang syariah dan masih banyak elemen lain," kata Masyhudi.

Masyhudi juga meyampaikan, untuk penilaian sertifikasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan DSN- MUI. Tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan kerja sama antara DSN- MUI dengan MUKISI.

Sebelumnya, Masyhudi mengatakan, MUKISI yang menaungi sekitar tiga ratus rumah sakit Islam saat ini baru dua rumah sakit yang berlabel syariah. Namun, banyak rumah sakit Islam yang ingin mendapatkan label syariah.

Menurutnya, gagasan tentang rumah sakit syariah sudah digagas sejak sekita sembilan tahun lalu. Namun baru intens dibahas dua tahun terakhir. Berbagai upaya formal pun dilakukan meminta rekomendasi dari DSN MUI.

MUKISI membawa konsep maqashid syariah sebagai standar rumah sakit syariah ke DSN MUI. Sebab, kata Masyhudi, terkait persoalan syariah merupakan otoritas dari DSN MUI itu sendiri. “Jadi MUKISI membantu membuat konsep terkait itu. Jadi fatwa dan standar itu yang menetapkan DSN. MUKISI sebagai patner,” kata Masyhudi.

Banyaknya rumah sakit Islam yang mendaftarkan diri agar memperoleh label syariah, menurut Masyhudi bukti bahwa konsep ini mendapatkan respon positif. Selain itu, masyarakat juga dinilai diuntungkan  dengan rumah syariah.

Pasalnya rumah sakit ini tidak akan mengurangi pelayanan sedikit yang sudah sesuai dengan standar rumah sakit pada umumnya. Bahkan rumah sakit syarih mewajibkan agar terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. (njs/dbs/foto:RSISultanAgung)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image