:
:
News
BPKH Bakal Kelola Dana Haji, Ini Penjelasan Menag

gomuslim.co.id- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan seluruh dana haji akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meski demikian, saat ini pemerintah sedang mengkaji kewenangan BPKH. Kajian dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya rambu-rambu atau pagar untuk membatasi kewenangan BPKH.

“Seluruh dana haji yang komponennya terdiri dari setoran awal, nilai manfaat atau otimalisasi, serta Dana Abadi Umat (DAU) akan diserahkan ke BPKH. Diserahkan pada akhir Agustus ini yang sifatnya umum, dan kedua lebih detil menunggu proses penyelenggaraan haji tahun ini selesai. Namun tetap, harus ada titik jangan terlalu dipasung ataupun tak elok jika diberikan keleluasaan tanpa batas,” ujar Menag saat  diskusi Forum Merdeka Barat 8 yang mengulas dana haji di Jakarta, Sabtu (05/08/2017).

Lebih lanjut, Menag menuturkan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH tidak bisa begitu saja mengivestasikan dana haji. BPKH harus membuat renstra, lalu di breakdown, kemudian  dikonsultasikan ke DPR.

“Mekanisme kontrol yang diatur UU begitu ketat, mereka (BPKH) harus membuat renstra, lalu kemudan renstra itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Setiap 6 bulan juga harus menyampaikan laporannya tidak hanya ke Presiden, tetapi juga ke DPR RI,” katanya.

Menag menegaskan prinsipnya adalah bahwa apap un bentuk investasi yang akan dilakukan terhadap dana haji, itu harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang diatur UU seperti, syariah, penuh kehati-hatian, aman, likuiditasnya juga baik. “Dan yang tidak kalah pentingya adalah nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas,” tuturnya.

Lukman menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat menjadi prinsip atau dasar BPKH dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. "Tentu ada rambu-rambu, prinsip dasar di PP nanti bagi mereka untuk bekerja," ujar dia.

Dana keuangan haji hingga 30 Juni sebesar Rp 99,34 triliun, dan laporan tentang hal itu akan diberikan kepada BPKH secara bertahap.

Sementara itu, Ketua BPKH Yuslam Fauzi memastikan komponen sumber daya manusia atau pegawai, tidak akan menggerus keuangan dana haji. Ia mengungkapkan, pihaknya hanya membutuhkan 100 pegawai untuk mengelola dana Rp 99,34 triliun itu, untuk ditempatkan dalam pembangunan infrastruktur. "BPKH dalam hitungan kami, dalam kira-kira setahun ke depan, cukup dengan 100 orang saja," kata Yuslam.

Yuslan kemudian membandingkan jumlah pegawai saat dia memimpin Bank Syariah Mandiri. Saat menjabat sebagai direktur utama, Bank Syariah Mandiri memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 ribu pegawai untuk mengelola aset Rp 65 triliun-Rp 70 triliun. "Jangan khawatir deh, kami di situ tidak akan menambah biaya besar," ujar Yuslam meyakinkan.

Yuslam mengungkapkan, ada perbedaan mencolok antara jumlah pegawai Bank Syariah Mandiri dengan BPKH, walau mengelola jumlah aset puluhan triliun, karena faktor kinerja. Kata dia, perbankan memang memang membutuhkan jumlah pegawai lebih besar.

Saldo dan penempatan keuangan haji per 30 Juni 2017 adalah Rp 99, 34 triliun. Jumlah tersebut berasal dari dana haji Rp 96, 29 triliun dan dana abadi umat Rp 3,05 triliun. Selama ini penempatan keuangan haji tersebut adalah di SBSN sebesar Rp 36,7 triliun, dan produk perbankan Rp 62, 64 triliun.

Yuslam juga berjanji dana haji tidak akan dikorupsi. Ada dua metode yang diberikan Yuslam agar uang tersebut tidak menjadi santapan para pencuri uang. Pertama, membuat sistem pengambilan keputusan investasi daerah-daerah yang rawan dikorupsi. "Kita akan buat sistem pengambilan keputusan yang sebaik mungkin, seperti yang kami pernah lakukan di perbankan," jelas Yuslam.

BPKH akan membentuk unit risk management, internal audit, risk committee, dan lain sebagainya. Kedua, rekrutmen sumber daya manusia atau pegawai. Yuslam berjanji pihaknya tidak akan bermain-main dalam urusan integritas pegawai. (njs/kemenag/foto:kiblat)

Responsive image
Other Article
Responsive image
gomuslim
Get it on the play store