:
:
News
Ucapkan Selamat, Ketua Indonesia Halal Watch Beri Lima Masukan Penting kepada Kepala BPJPH Terpilih

gomuslim.co.id- Prof. Dr. Sukoso baru saja terpilih sebagai Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelantikan kepala BPJPH ini sekaligus menjadi tanda babak baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI kepada BPJPH sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Lembaga advokasi halal Indonesia, Indonesia Halal Watch (IHW) mengucapkan selamat bekerja kepada Kepala BPJPH yang baru dilantik. IHW juga memberikan catatan penting dan beberapa masukan kepada Prof. Dr. Sukoso.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah mengatakan, Sukoso harus segera melakukan road map untuk pelaksanaan mandatori (wajib) sertifikasi halal sesuai UUJPH. Menurutnya ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi prioritas kepala BPJPH.

“Pertama, BPJPH perlu membentuk organ BPJPH di seluruh provinsi untuk memudahkan pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal. Kedua, kerja sama yang harmonis dengan LPPOM MUI dan MUI dalam rangka akselarasi dan kontinuitas sertifikasi produk halal,” ujarnya, Rabu (02/08/2017).

Ia menuturkan, karena masa transisi ini, jangan sampai merugikan pelaku usaha yang saat ini sudah dan sedang mengajukan permohonan sertifikasi dan yang telah mendapatkan serta yang sedang dalam proses dan akan jatuh tempo masa perpanjangan. “Ini penting agar pelaku usaha memperoleh jaminan kepastian,” ungkap Ikhsan.

Lebih lanjut, Ikhsan mengungkapkan hal penting lainnya adalah peran BPJPH dalam mensertifikasi produk halal UKM yang jumlahnya menurut data Kementerian UKM mencapai 56 juta pelaku usaha. “Hal ini akan berkaitan dengan pendampingan dan pembiayaan sertifikasi mereka,” katanya.

Selain itu, kata dia, persiapan memasuki mandatori sertifikasi yang ditandai dengan lebelisasi sertifikat halal dan informasi produk yang tidak halal di bulan Oktober tahun 2019. Maka, sosialisasi dan edukasi terhadap UU JPH harus benar-benar sampai kepada dunia usaha dan masyarakat. “Karena hal ini akan berakibat hukum bagi pelaku usaha bila sampai batas waktunya produk mereka belum bersertifikasi,” ujar Ikhsan.

"Adapun prioritas lain, dan termasuk yang terakhir pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UUJPH demi membantu BPJPH dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenanganya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melantik enam pejabat eselon I dan dua pejabat eseleon II di lingkungan Kemenag termasuk Kepala BPJPH. Seremonial pelantikan digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menag mengatakan untuk mengelola organisasi dan mengawal peran Kementerian Agama dibutuhkan para pejabat yang berkompeten dalam tugas, kaya dengan gagasan dan ide-ide inovatif. Mempunyai karakter yang lurus, memiliki etos dan etika kepemimpinan, menjadi inspirator bagi jajarannya, serta bebas dari segala konflik kepentingan.

Dikatakan Menag, bahwa setiap institusi akan kokoh dan disegani apabila seluruh elemen di dalamnya menghayati dan mampu menerapkan nilai-nilai yang melekat dengan keberadaannya, apalagi institusi yang membawa nama agama. ia berharap seluruh pejabat Kemenag memiliki tekad untuk memajukan institusi.

“Saya perlu tekankan di sini bahwa tekad untuk memajukan institusi tidak sama dengan ambisi mengejar jabatan yang sering kali membuat orang lupa diri dan kehilangan harga diri,” tegasnya.

“Setiap pejabat harus ingat bahwa tidak ada jabatan yang abadi. Karena itu, berikanlah yang terbaik untuk umat dan bangsa selama Saudara menjabat, jangan merusak amanah atau menyalahgunakannya,” ucap Menag.

Dengan dilantiknya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Menag meminta agar tugas dan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal dapat dilaksanakan dengan baik. “Masyarakat dan dunia usaha menunggu kinerja BPJPH,” ujar Menag. (njs/dbs)

 

Responsive image
Other Article
Responsive image