:
:
News
Raperda Wisata Halal Pemprov Sumbar Segera Rampung Akhir Tahun Ini

gomuslim.co.id- Sejumlah daerah kini mulai serius untuk mengembangkan wisata halal. Setelah Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB), kini Sumatera Barat pun bergerak cepat. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan akan menyelesaikan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Wisata Halal pada 2017.

Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Taufik Ramadhan, Ranperda ini nantinya diajukan ke DPRD setempat awal 2018. "Saat ini masih proses penyusunan naskah dan diperkirakan rampung pada akhir tahun ini," ujarnya di Padang, Kamis (06/07/2017).

Taufik menjelaskan bahwa ranperda tersebut dibutuhkan mengingat Sumbar sudah beberapa kali mendapat penghargaan di bidang destinasi wisata halal tingkat nasional maupun internasional. "Sumbar sudah mendapatkan predikat destinasi wisata halal, namun aturan hukumnya belum ada sehingga regulasi tersebut sesegera mungkin diselesaikan," katanya.

Selain itu, ia juga menilai jika telah ada perda tentang pelaksanaan pariwisata halal sebagai landasan hukum, maka arah kebijakan bidang parawisata halal ini akan lebih terarah, tertata dan terkelola dengan baik.

Ia menyampaikan dalam penyusunan naskah akademik ranperda wisata halal akan dimuat aturan-aturan mengenai sertifikasi untuk restoran, hotel atau sarana lainnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian konsep pariwisata halal harus ada peran berbagai pihak terutama MUI, tokoh adat, budayawan, dan masyarakat sendiri.

"Seluruh unsur yang akan mendukung berkembangnya wisata halal di Sumbar akan diatur dalam ranperda ini," paparnya.

Terkait hal sama, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat regulasi tentang wisata halal memang mendesak dan dibutuhkan sebagai landasan hukum agar arah kebijakan bidang pariwisata lebih terarah. "Semoga drafnya segera selesai dan dibahas bersama dengan DPRD Sumbar," katanya.

Ia juga berharap naskah akademik yang sedang disusun tersebut dapat mengakomodasi seluruh hal yang berkaitan dengan wisata halal agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. "Ketika regulasi ditetapkan dan diterapkan maka jika ada hal yang tidak terakomodasi maka akan memunculkan permasalahan di kemudian hari," tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Sumatera Barat telah membentuk tim perumus wisata halal untuk mendefinisikan konsep tersebut dengan mempertimbangkan kondisi daerah agar bisa diimplementasikan. Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengatakan pihaknya menyiapkan tim yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan Dinas Kesehatan Sumbar.

Ia menjelaskan hasil rumusan itu nanti bisa saja akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pengembangan wisata halal di Sumbar. Ia menilai hal itu penting untuk dilakukan agar masyarakat tidak ragu dengan konsep wisata halal yang diterapkan.

"Gambarannya wisata halal itu berkaitan dengan infrastruktur pendukung seperti hotel dan restoran bersertifikasi halal, penyajian makanan yang sehat dan akomodasi yang bersih. Nanti akan dirumuskan oleh tim," kata dia. (njs/antara/dbs/foto: disbudparsumbar)

Responsive image
Other Article
Responsive image